Rencana Kerja Pemerintah Sebagai Wujud Kredibilitas Kebijakan

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP sampai saat ini mungkin bisa dikatakan kurang namun bukan berarti pertisipasi masyarakat tidak penting, karena dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP maka di dalam masyarakat  timbul rasa memiliki (sense of ownership) yang tinggi terhadap Rencana Kerja  maupun kebijakan yang telah diambil karena keterlibatan mereka dalam proses formulasi.

Rencana Kerja disusun dengan berdasarkan Rencana Strategis dan mengacu pada prioritas pembangunan dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu. Program pembangunan dimaksud terdiri dari kegiatan yang berupa:

a.    kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan / atau

b. kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Dengan demikian dalam Rencana Kerja Pemerintah juga harus memuat standar pelayanan minimum.

Hasil dari program-program pembangunan dan pelayanan umum harus secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka mengenah. Keluaran (output) dari masing-masing kegiatan dalam suatu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan.

Output yang baik tidak dapat hadir dengan sendirinya,karena semua tergantung pada pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien yang dilandasi oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan keandalan (reliability). Dengan demikian perlu kecermatan dalam penentuan kebijakan yang disusun oleh pemerintah, supaya output yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan, jika tidak maka maka apa yang tertuang dalam RKP tidak akan secara maksimal terlaksana.